Pemerintah berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan khususnya beras. Salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan produksi beras adalah adanya dukungan sarana dan prasarana pertanian.

"Kita menyadari benar hal itu. Makanya pemerintah terus mengupayakan bagaimana prasarana dan sarana pertanian terus ditingkatkan agar produksi beras meningkat, ketahanan pangan tercapai pula," jelas Gubernur Irwan Prayitno baru-baru ini.

Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak azazi manusia.

Apabila ketersediaan pangan lebih kecil dari kebutuhannya maka bisa berdampak terhadap ketidakstabilan ekonomi, berbagai gejolak sosial dan politik, hal ini terjadi apabila ketahanan pangan terganggu.

Dukungan prasarana dan sarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.

Kemudian melakukan upaya rehabilitasi jaringan irigasi, melakukan upaya optimasi lahan, meningkatkan ketersediaan alat dan mesin pertanian, perbaikan distribusi pupuk bersubsidi agar pupuk sampai kepada petani sesuai dengan azas 6 tepat dan bantuan modal petani melalui pengembangan dana PUAP.

Dalam rentang waktu 2010 sampai dengan 2014 telah dilaksanakan berbagai kegiatan prasarana dan sarana pertanian antara lain pencetakan sawah baru seluas 4.475,9 hektar, Optimasi lahan pertanian seluas 13.289 hektar, Pengembangan SRI seluas 23.100
hektar serta rehab jaringan irigasi tersier seluas 58.023 hektar.

Fasilitasi alat mesin dan pembiayaan pertanian selama lima tahun terakhir berupa pengadaan Handtraktor/Traktor Roda 2 (TR2) sebanyak 3.014 unit serta pelayanan pembiayaan pertanian melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebanyak 1.033 LKMA.

Begitu pula fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2010 sampai 2014 guna mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan.

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sejak tahun 2010 sampai dengan 2014  adalah  Urea sebanyak 336.300 ton, SP36 sebanyak 10.969 ton, NPK sebanyak 76.847 ton, ZA sebanyak 110.969 ton.

Pada tahun 2015 target pembangunan prasarana dan sarana pertanian antara lain Optimasi lahan seluas 37.980 hektar, rehab jaringan irigasi tersier seluas 66.150 hektar, pengadaan handtraktor (TR2) sebanyak 965 unit, Traktor Roda 4/TR4 sebanyak 15 unit, Rice Transplanter sebanyak 140 unit dan pelayanan pembiayaan pertanian sebanyak 13 LKMA.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian  TA. 2015 telah dialokasikan volume sebesar 200.500 ton yang terdiri dari Pupuk Urea sebanyak 70.000 ton, SP36 sebanyak 25.500 ton, NPK sebanyak 61.000 ton, ZA sebanyak 21.000 ton dan pupuk organik sebanyak 23.000 ton. Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut diserahkan kepada produsen pupuk dengan wilayah tanggungjawab masing-masing produsen diatur oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Dengan dukungan  prasarana dan sarana pertanian  selama 5 tahun  terjadi  peningkatkan produksi padi di Sumbar, dari 2.211.248 ton gkg tahun 2010 menjadi 2.519.020 ton gkg tahun 2014 (Angka Sementara, BPS),  dengan peningkatan yang cukup signifikan sebesar 307.772  ton atau 13,9%.

Pada tahun 2017, Sumbar sebagai salah satu Provinsi penyanggah produksi padi nasional diberi target produksi padi mencapai  3 juta ton, dimana jika dibandingkan dengan produksi tahun 2014 maka kita harus menaikkan produksi sebesar 500.000 ton selama 3 tahun. Target ini tentu saja diiringi dengan dukungan prasarana dan sarana pertanian yang  berperan penting  dalam peningkatan produksi padi.

"Diharapkan fasilitasi prasarana dan sarana pertanian tersebut mampu meningkatkan produksi dan produkstifitas secara berkelanjutan. Tentunya dengan dukungan dan peran serta aktif  semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait sehingga swasembada dan swasembada berkelanjutan dapat dicapai" kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumbar, Ir. H. Efendi, MP.