Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memiliki Beras Cadangan Provinsi (BCP) sebanyak 253 ton yang tersimpan di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat dan siap untuk digunakan mengatasi rawan pangan pasca bencana yang melanda 10 kabupaten/kota di Sumbar.

"Bila ada rawan pangan di daerah, bupati dan wali kota bisa mengajukan permintaan kepada provinsi. Nanti, beras akan disalurkan berdasarkan kebutuhan," kata Kepala Bidang Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Sumbar, Ramon di Padang.

Ia mengatakan, penyaluran akan dilakukan melalui gudang Bulog terdekat dengan lokasi bencana.

Meski demikian, ia mengatakan, bantuan itu tidak bisa diberikan pada saat tanggap darurat bencana masih berlangsung.

"Saat tanggap darurat bencana, biasanya banyak bantuan yang datang. Namun, setelah tanggap bencana terakhir, ada kemungkinan masyarakat yang masih belum bekerja tidak memiliki dana untuk membeli beras. Saat itulah beras cadangan provinsi ini disalurkan," katanya.

Namun, bukan berarti pada masa tanggap darurat, Badan Ketahanan Pangan tidak dapat memberikan bantuan.

"Kita memiliki anggaran penanggulangan daerah rawan pangan yang bisa digunakan membantu masyarakat terdampak dalam masa tanggap darurat bencana. Akan tetapi jumlahnya terbatas, hanya Rp 40 juta," katanya.

Ia mengatakan, bantuan itu tidak harus dalam bentuk beras, tetapi bisa berupa mie instan, minyak goreng, gula atau kebutuhan lainnya.

Banjir yang terjadi pada 10 kabupaten dan kota di Sumbar pada Minggu dan Senin (7-8/2) sudah surut. Namun, dampak bencana tersebut masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat terdampak.