Gubernur menyurati bupati/walikota agar mengamankan jalur distribusi barang ke Sumbar. Langkah itu untuk menekan pungutan liar yang mengarah pada premanisme terhadap distribusi barang.

"Kita sudah menggelar rapat bersama distributor. Kita berharap ini menjadi cacatan untuk kabupaten/kota. Agar perbuatan pungli tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi," sebut Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Selasa (27/9).

Menurutnya, pungutan liar dan premanisme tersebut akan memperumit sistim perekonomian Sumbar serta menghambat lajunya perekonomian dan munculnya ekonomi biaya tinggi.

Menyikapi itu, Pemprov, Selasa (27/9) melakukan rapat tertutup dengan Forum Komunikasi Distributor Padang (FKDP) bertempat di ruang rapat Sekda Lantai II Escape Building. Dalam pertemuan itu dilakukan pcmbahasan serta merumuskan langkah mengatasi persoalan pungli yang meresahkan kalangan distributor tersebut.

"Semua distributor ini sengaja kita kumpulkan untuk mendapatkan informasi terkait persoalan yang terjadi dalam pendistribusian barang," sebutnya.

Menurutnya, praktik pengutan liar dan membayar urang bagak, secara tidak langsung sangat merugikan masyarakat, karena jika barau yang melewati jalur distribusi harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal, maka harga barang sendiri akan dijual ke masyarakat dengan harga yang sangat tinggi.

"Kalau ada yang menghalangi atau menghambat di jalur distribusi ini agar segera ditindak oleh kepala daerah," tukasnya.

Jika itu dilakukan kata Nasrul Abit maka distributor tidak akan kesulitan dalam memasok barang ke daerah, karena barang-barang yang dipasok banyak beredar di kabupaten dan kota. "Jadi dalam satu atau dua bula kedepan, sudah bisa kita evaluasi bagaimana hasilnya.Apakah ada perubahan atau tidak di jalur distrubisi tersebut," jelasnya.

Untuk mengendalikan praktik pungutan liar dan pemalakan pada jalur disribusi barang tersebut, Pemprov Sumbar juga akan meminta kerjasama dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dalam hal ini Kapolda Sumbar, Danrem 032 Wirabraja, Danantamal serta Danlanud sehingga distribusi barang di Sumbar nantinya bisa lancer tanpa ada praktik premanisme.

"Jadi kalau ada oknum aparat yang bermain, kita juga bisa minta bantu melalui pimpinan mereka,” Sebutnya.

Reaksi wakil Gubernur tersebut muncul setelah terungkapnya sejumlah beban hiaya yang dikeluarkan distributor untuk mendistribusikan barang di Sumbar Biaya tidak resmi itu terpaksa dibayarkan, jika usaha mereka tidak diganggu. Uang yang dikeluarkan seperti, uang asam, uang bagak, upah angkat yang sudah berada dalam gudang distributor.

sumber: Singgalang