PADANG — Persoalan kemiskinan menjadi perhatian serius pemerintah. Dan jumlah penduduk miskin 2012, sekitar 34, 89% adalah petani. Hal ini menjadi latar belakang Pemprov Sumbar meluncurkan Program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) tahun 2011 dengan jumlah petani sasaran 22.320 rumah tangga petani (RTP).

“Program GPP adalah kebijakan Pemprov Sumbar, berupa gerakan terpadu SKPD terkait serta pemangku kepentingan lainnya, seperti Litbang Pertanian dan Perguruan Tinggi,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno belum lama ini.

Dikatakan gubernur, GPP bertujuan mengentaskaan kemiskinan dan meniingkatkan pendapatan RTP berpenghasilan rendah yang kurang Rp 2 juta/ bulan. Rendahnya pendapatan petani disebabkan sempitnya lahan yang dikuasai petani, sekitar 0,5 ha (sawah dan lahan pekarangan), tenaga kerja anggota keluarga 1-2 orang dengan jam kerja efektif 3-3.5 jam per hari. Mereka juga lemah modal usaha.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Ir Djoni, strategi untuk perbaikan pendapatan petani dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pertanian yang dimiliki petani melalui perbaikan teknik produksi didukung inovasi teknologi, peningkatan skala usaha, penumbuhan usaha baru sesuai potensi dan kondisi setempat dan keinginan petani, dukungan sarana dan prasarana produksi.

Dari 22.320 RTP petani sasaran GPP, sebagian besar mengembangkan usaha yang sudah difasilitasi Seperti benih/bibit tanaman, ternak dan ikan, sarana produksi lainnya. Juga bantuan prasarana untuk kepentingan bersama (kelompok).

“Fasilitasi pengembangan usaha setiap poktan dan petani sasaran GPP tergaantung kemampuan dana. Sampai 2014, jumlah investasi GPP lebih dari Rp170 miliar, bersumber dari APBD dan APBN,” tambah Djoni.

Sedangkan manfaat GPP, lanjutnya, akan terlihat dan dirasakan petani dalam jangka waktu tertentu dan petani harus serius melaksanakannya serta pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Hasil evaluasi BPTP terhadap Poktan dan petani sasaran GPP tahun 2011 dan 2012, menunjukkan 372 kelompok tani sudah difasilitasi aneka usaha dan sarana prasarana produksi. Jenis usaha dominan difasilitasi adalah padi sawah, jagung, aneka buah-buahan, kakao, ternak sapi, ikan, pengembangan usaha lahan pekarangan (RPL), dan tananan kayu serta didukung prasarana produksi.

Fasilitasi tersebut telah meningkatkan skala usaha, jumlah usaha, perbaikan teknik produksi, penurunan biaya pengolahan tanah dan berdampak meningkatnya jam kerja efektif dan pendapatan petani dibanding sebelum GPP. Penambahan jumlah dan jenis usaha menimbulkan keragaman pola usahatani di setiap kelompok tani GPP.

Pola usahatani dominan adalah: Pola usahatani I (5 jenis usaha); Pola usahatani II (4jenis usaha); Pola usahatani III (3 jenis usaha); Pola usahatani IV (2jenis usaha).

“Indeks usaha dengan adanya GPP meningkat dari Usaha yang dikembangkan GPP mulai menunjukkan hasil, sebagian tanaman (kakao dan buah-buahan) dan ternak sapi yang difasilitasi 2011-2012, sudah menghasilkan dan produktivitas padi sawah meningkat sekitar 10%.

Berdasarkan jenis usaha yang sudah menghasilkan sampai 2014, maka rata-rata pendapatan petani menurut pola usahatani per tahun yaitu Pola Usahatani I sebesar Rp18.206.000, meningkat 13,7% dibanding sebelum GPP; Pendapatan Pola Usahatani II menjadi Rp18.056.000, meningkat 12,7%; Pendapatan Pola III Rp17.8162. 000 atau meningkat 11,2%, dan Pola IV Rp17.426.000, atau meningkat 8,8%.

Berdasarkan garis kemiskinan tahun 2013 (BPS), maka petani yang mengusahakan Pola I dan II, pada 2014 di Pasaman, Pasbar, Agam, Tanah Datar, Solsel, Sijunjung, Dharmasraya dan Sawahlunto, sudah keluar dan kemiskinan. Pada tahun berikutnya menuju kondisi kesejahteraan yang lebih baik dengan rata-rata pendapatan RTP Rp2 juta per bulan.

“Tujuan akhir tersebut bisa dicapai dengan asumsi, setiap usaha tanaman dipelihara dengan baik sesuai teknik produksi yang dianjurkan, dan ternak sapi dijual setelah setiap petani memiliki 2 ekor sapi,” katanya.

Berdasarkan proyeksi hasil usaha dan pendapatan sampai 2017, petani dengan pola III dan IV di Padang Pariaman, Limapuluh Kota, Pessel, Solok dan kota selain Sawahlunto dan Bukittinggi, belum keluar dan garis kemiskinan, meskipun sudah terjadi peningkatan pendapatan menuju rata-rata minimal Rp 2 juta per bulan.

“Untuk meningkatkan kinerja GPP, keberlanjutan usaha dan mengurangi kesenjangan pendapatan diupayakan dengan penambahan fasilitasi usaha bagi poktan/petani, terutama usaha ternak, meningkatkan pembinaan dan pendampingan,” katanya.

Perhatian Pemprov Sumbar untuk pertanian, juga diwujudkan dengan anggaran lebih 7 persen di APBD (tertinggi se Indonesia). Hal ini karena lebih 60% penduduk Sumbar adalah petani dan kemiskinan-pengangguran sebagian besar berada di sektor pertanian.

Ditambahkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumbar, Ir. H Efendi, MP, dan upaya itu maka Pemprov Sumbar telah mencapai produksi padi melebihi target nasional. Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, meningkatnya penggunaan benih unggul, berkembangnya luasan pertanian organik dan meningkatnya produksi komoditi jagung, manggis, sayuran dan buah-buahan. Kemudian terlaksananya cetak sawah baru dan meningkatnya produksi olahan hasil pertanian.

“Dengan program tersebut, Alhamdulillah terjadi peningkatan jumlah RTP yang sejahtera di nagari tertinggal. Pada 2010 kurang dari 2.000 KK, kemudian meningkat pada 2014 menjadi 22.320 KK, terang Efendi.

Bahkan tahun 2011, Pemprov Sumbar menerima penghargaan atas Pertisipasi Aktif Pemprov Sumbar Membangun Pembenihan dan Pembibitan Nasional. Di tahun 2013, Sumbar masuk 10 Besar Kelompok Tani Ternak Berprestasi tingkat Nasional. Lembaga Internasional Swiss-contact Belanda memberikan penghargaan ‘Certificate of Appreciation’ kepada Gubernur Sumbar atas komitmennya dan kontribusi Pemprov mengembangkan kakao. Masih 2013, Sumbar mendapat penghargaan tertinggi dan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional Presiden RI.

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi yang luar biasa sekaligus mendorong partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di daerah guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Pada 2014, Gubernur Sumbar mendapat penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara sebagai Pembina ketahanan pangan terbaik,” terang Efendi.

Pada 2014 juga, Sumbar mendapat penghargaan dan prestasi Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Pertanian. Sedangkan pada 2015, Sumbar mendapatkan Sertifikat KAN ISO/IEC 17025 untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat veteriner Balai Laboratorium Klinik Kesehatan Hewan (BLKKH) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar.