Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan nilai tambah produk pangan menjadi produk lahan yang berdaya saing tinggi sehingga dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Selain itu, pangan olahan oleh usaha mikro kecil dan menengah dapat menekan konsumsi beras pada akhirnya bisa meningkatkan surplus beras daerah. hal itu terungkap dari Forum Koordinasi Pengembangan Ekonomi tentang pengembangan industri pengolahan pangan di kantor gubernur Sumbar, Senin (16/11) di Aula Lantai II Kantor Gubernur Sumbar.

Pada kesempatan itu, para pemangku kepentingan berharap menjadikan produk pangan olahan sebagai program utama. Untuk itu diperlukan road map pengembangan produk pangan olahan, sehingga lebih fokus dalam penanganannya.

“Kita berharap rencana yang telah disusun dalam pengembangan produk pangan olahan sudah sangat baik, hanya saja diperlukan tujuan yang jelas. Kemudian didukung akses modal” sebut akademisi ekonomi dari Universitas Andalas, DR. Efrizal Andra.

Hal serupa disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan Hansasri. Jika road map peningkatan produk pangan olahan memilih tujuan dan arah yang jelas, maka Pemprov Sumbar dapat mendukungnya melalui anggaran.

Namun bagaimana pangan olahan tersebut dapat menembus pasar di luar Sumbar sehingga konsumennya tidak hanya di Sumbar. Dengan itu, akan meningkatkan nilai tambah. “Kita sepakat jika memang programnya jelas, kita akan dukung dengan anggaran.” sebut Hansasri.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumbar, Effendi menilai sama. Program tersebut dapat diselaraskan dengan program diversifikasi pangan. Karena, dengan makin banyak masyarakat mengkonsumsi produk olahan, maka dapat menekan tingkat konsumsi beras.

“Semakin banyak masyarakat mengkonsumsi pangan bukan beras seperti pangan olahan, tentu konsumsi beras akan menurun. ini selain menyehatkan, juga meningkatkan angka surplus beras di Sumbar,” kata Effendi.

Ia mengatakan, pihaknya sangat mendukung program Pemnprov Sumbar untuk mengembangkan pangan olahan itu melalui kerjasama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, karena sejalan dengan program diversifikasi pangan. “Kita akan dukung dengan menyingkronkan program tersebut dengan program yang ada di Badan Ketahanan Pangan.” katanya.

Menurutnya, sejak lima tahun terakhir, pihaknya terus berupaya untuk menurunkan konsumsi beras di daerah itu. Sejumlah program telah dilakukan. Diantaranya, rumah pangan lestari yaitu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Program tersebut dinilai cukup sukses karena selama lima tahun terakhir telah mampu menurunkan konsumsi beras masyarakat Sumbar hingga 10 kilogram/kapita/tahun. Dimana, pada 2010, konsumsi beras Sumbar mencapai 123 Kilogram/kapita/tahun. Kemudian, awal 2015 turun menjadi 13 Kilogram/kapita/tahun.

Pemprov Sumbar, menurutnya menargetkan akhir 2015 ini konsumsi beras masyarakat bisa diturunkan lagi menjadi 111 kilogram/kapita/ tahun. Karena, idealnya konsumsi beras adalah 80 kilogram/kapita/tahun.  

Sumber: Singgalang