Workshop Database Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Mei 2016 di Gedung Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sukarami, Solok. Pertemuan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi penataan data-data ketahanan pangan yang lebih baik serta membangun sistem data dan informasi ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya penyebarluasan data dan informasi ketahanan pangan yang selalu dituntut up to date, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Workshop ini dibuka oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, Ir. Efendi, MP dan dihadiri oleh peserta dari 19 Kab/Kota. Pada Kesempatan ini, Kepala Badan menyampaikan bahwa informasi ketahanan pangan sangat penting, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diatur pada Bab X tentang Sistem Informasi Pangan dikatakan bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi. Selain itu, sistem informasi pangan dapat digunakan sebagai bahan untuk: a) Perencanaan; b) Pemantauan dan evaluasi; c) Stabilitas pasokan dan harga Pangan; d) Sistem peringatan dini terhadap masalah pangan; dan e) Kerawanan Pangan dan Gizi.

Adapun narasumber yang memberikan materi pada acara ini adalah BPS Prov. Sumbar, Bappeda Prov. Sumbar, Badan Ketahanan Pangan Prov. Sumbar dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian RI (Andry Polos, S.Kom, MT).

 Arahan dari kepala BKP Sumbar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan data Ketahanan Pangan, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas data mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, sampai  penyajian sehingga menjadi informasi yang baik.
2. Mendapatkan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, obyektif dan konsisten.
3. Peningkatan komunikasi data yaitu bagaimana menciptakan suatu sistem informasi yang terintegrasi sehingga terwujudnya keterpaduan sistem jaringan pengelolaan data secara nasional.

Dalam mewujudkan desiminasi data dan penyebarluasan informasi ketahanan pangan yang akurat, terbaru, komunikatif, dan dapat dipertanggunjawabkan, maka diperlukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi ketahanan pangan melalui website secara berkelanjutan, yang melibatkan seluruh jaringan kerja ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota  sebagai wujud partisipasi koordinatif dalam pengumpulan dan penyajian data dan informasi ketahanan pangan.