Aksi nagari mandiri pangan yang digencarkan saat ini tidak sekadar menelorkan program rancak saja, melainkan dititikberatkan kepada terciptanya sebuah nagari yang betul-betul mampu menghasilkan pangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan nigari tersebut.

"Makanya dalam aksinya, koordinasi dan pelibatan semua pihak, mulai pemerintah, perguruan tinggi hingga masyarakat menjadi kunci keberhasilan aksi ini. Sekarang semua hadir, saya optimis aksi ini menjadi kenyataan," kata Gubernur Irwan Prayitno saat memberikan sambutan da lam rakor dewan ketahanan pangan Sumbar, Selasa (11/4) di Padang.

Irwan menjelaskan koordinasi lintas sektoral, sangatlah dibutuhkan dalam aksi ini. Karena yang menangani permasalahan pangan, tidak hanya satu organisasi perangkat daerah (OPD), tapi dari hulu hingga hilir sangatlah beragam.

Kemudian pengalokasian anggaran biaya yang tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk daerah rentan pangan secara berkelanjutan. Ini sangat penting dalam penanganan rawan pangan. Irwan juga salut dengan keterlibatan kalangan perguruan tinggi dalam aksi nagari mandiri pangan ini. Bahkan yang terlibat pun para profesor dan doktor dari Unand. Keterlibatan para pakar dari perguruan tinggi ini akan mempercepat keluarnya nagari dari status ketertinggalan. Begitu juga keterlibatan aktif walinagari dan tokoh masyarakat yang ada di nagari akan membantu masyarakat untuk keluar dari persoalan rentan pangan sehingga di Sumbar, tidak lagi ditemukan adanya nagari rentan rawan pangan dan gizi, tetapi Sumbar yang mandiri panqan dan masyarakatnya sejahtera.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Sumbar, Efendi, menyebutkan pada dasarnya konsep nagari mandiri pangan diharapkan masyarakat yang ada di nagari-nagari di Sumbar, akan menggeliat dan mampu memberdayakan diri untuk menghasilkan pangan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

"Dengan demikian intake yang diberikan kepada seluruh anggota rumah tangga, mencukupi untuk standar hidup sesuai dengan standar indeks kualitas sumberdaya manusia yang ada. Secara ekonomi, mampu meningkatkan pendapatan," katanya.

Menurut dia, di Sumbar untuk memperkuat kemandirian pangan telah dilahirkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan yang difasilitasi dari rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Gubernur. Diharapkan kabupaten/kota di Sumbar memiliki target akan mampu menangani pangan dengan baik, tanpa terlalu banyak bergantung dengan provinsi tetangga.

Dari data, di Sumbar tercatat sekitar 176 nagari yang bermasalah dengan pangannya. Umtuk mengatasi hal itu, program aksi nagari mandiri pangan sangat tepat. Tahap awal tahun ini dijadikan 32 nagari model sebagai percontohan pemberdayaan masyarakat.

"Kegiatan nagari mandiri pangan akan dilanjutkan hingga lima tahun. Melalui program yang terintegrasi dan sinergis, kondisi rentan rawan pangan ini, mudah-mudahan akan dapat dientaskan," katanya.

Gubernur Irwan juga mengukuhkan para profesor dan doktor yang siap menjadi pendamping di 32 nagari. Mereka akan membina sekaligus memberikan pencerahan kepada masyarakat nagari agar mereka koluar dari kondisi rawan pangan.

Sebelumnya, dalam seminar dewan ketahanan pangan itu, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Riwantoro menyebut pola yang akan diharapkan di Sumbar dalam mengatasi kerawanan pangan, menarik.

Dia juga meyakini dengan pola sinergis dan melibatkan perguruan tinggi di lapangan, soal pangan tidak akan menjadi masalah lagi di nagari, melainkan yang terjadi adalah nagari mandiri pangan. Dia juga akan membicarakan program hebat Sumbar ini ke Kementerian Pertanian.

sumber: Singgalang