Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam menjaga kestabilan harga beras melakukan penyerapan gabah yang ada di tingkat petani oleh Bulog  dibantu oleh TNI AD, Dinas Pertanian dan Dinas Pangan. Memasuki musim panen bulan Juli ini, perlu diantisipasi agar harga gabah tidak jatuh pada saat panen raya melalui upaya percepatan serapan gabah ditingkat petani. Melihat moment tersebut, Kementerian Pertanian melaksanakan Rapat Koordinasi Gabungan Evaluasi dan Percepatan Serap Gabah Petani Tahun 2017 di Gedung Oryza, Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017.

Rakor dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Aster KASAD, Direktur Utama Perum Bulog, Pejabat Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan, Asterdam, Dandim, Dinas Pertanian dari 17 Provinsi, Dinas Pangan/Ketahanan Pangan dari 17 Provinsi (termasuk dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat), Divisi Regional Perum Bulog dari 26 Provinsi.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng) membuka rakor yang dihadiri dari pihak Bulog, Dinas Pertanian Provinsi, Badan Ketahanan Pangan Provinsi, serta TNI AD. Dalam sambutannya disampaikan bahwa rakor kali ini diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan serap gabah yang telah berlangsung di tahun 2017 periode Januari-Juni, serta langkah yang akan dilakukan selanjutnya untuk pencapaian target di sisa tahun 2017. Rakor ini juga membahas evaluasi kegiatan dilapangan dan kendala-kendala yang dihadapi, sehingga target yang ditentukan bisa tercapai.

"Berdasarkan target serapan gabah petani Bulog 2017 sebesar 3.737.019 ton setara beras. Terealisasi sampai dengan 16 Juli 2017 sebesar 2.758.914 ton setara gabah atau 1.379.457 ton setara beras," jelasnya.

Rakor yang dihadiri Dirut Bulog Djarot Kusumayati, Aster Kasad TNI Widagdo Hendro Sukoco dan Dirjen Tanaman Pangan Sumardjo Gatot Irianto, pemerintah terus menayampaikan komitmen untuk melakukan pembelian gabah petani. Percepatan serapan gabah petani ini merupakan perintah Presiden melalui Perpres 20/2017. Intinya agar apapun kondisi gabah yang ada di lapangan dibeli dengan harga Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Inpres 5/2015 yaitu Rp 3.700/kg.

Aster Kasad Widagdo mengevaluasi kinerja Kodim seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas serap gabah. Daerah-daerah yang nilai serapan gabahnya kecil bahkan nol menjadi sorotan bahan evaluasi. Nantinya, kinerja Dandim akan terus dipantau agar mampu sesuai target.

Pembelian gabah di luar kualitas sendiri ditargetkan berlangsung selama enam bulan sejak Maret-Agustus 2017, dengan fokus lokasi pembelian pada 127 kabupaten di 17 provinsi sentra produksi padi.

(sumber: bkp.pertanian.go.id)

 

 

---