JAKARTA, KOMPAS — Persoalan gizi masyarakat yang meliputi gizi kurang, gizi lebih, juga stunting atau tubuh pendek tidak bisa diintervensi dengan pendekatan kewilayahan. Jalan keluar masalah gizi harus dimulai dari tingkat rumah tangga karena di situlah persoalannya berada.

Ada tiga persoalan gizi yang dihadapi Indonesia saat ini, yakni gizi kurang, gizi lebih, dan stunting. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi 2016, prevalensi gizi kurang sebesar 17,8 persen, gizi lebih pada anak balita sebesar 4,3 persen, dan stunting sebesar 27,5 persen. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono pada temu media terkait penyelenggaraan Asia Pacific Food Forum (APFF) 2017 di Jakarta, Senin (9/10). Di antara tiga persoalan tersebut, kata Anung, stunting menjadi persoalan gizi yang dampaknya sangat besar dan intervensinya memerlukan peran semua pihak. Stunting atau tubuh pendek adalah kondisi kurang gizi kronis sejak dalam kandungan, yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang bayi. Anak balita stunting tak hanya bertubuh pendek, tetapi juga defisit kognitif. Saat dewasa, anak balita pendek berisiko terkena penyakit tak menular.

Ketidaktahuan

Anung menegaskan, persoalan stunting tidak menyangkut ketersediaan pangan semata sebab ternyata persoalan ini ada di semua kelompok pendapatan. ”Masalahnya bukan pada ketidakmampuan mendapatkan sumber pangan, melainkan ketidaktahuan memilih sumber pangan yang baik, mengolahnya dengan benar, dan menyajikannya dengan benar juga,” katanya. Oleh sebab itu, intervensi stunting sebaiknya difokuskan pada skala rumah tangga dalam konteks perbaikan gizi masyarakat. Ini memerlukan peran banyak pihak. Memahami persoalan stunting dengan benar amat penting. Jangan sampai ada pihak yang salah persepsi sehingga menawarkan solusi pencegahan stunting yang keliru. Misalnya, mendorong konsumsi susu untuk mencegah stunting. Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek menuturkan, ada banyak faktor yang berkontribusi pada terjadinya persoalan gizi di masyarakat. Aspek kesehatan berada di hilir, tetapi sering kali mendapat sorotan paling banyak dan seolah harus bertanggung jawab semuanya. Persoalan gizi masyarakat, kata Nila, sudah seharusnya menjadi persoalan semua pihak, mulai dari masyarakat, beberapa level pemerintah, hingga industri. Di level pemerintah sebenarnya telah ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Isinya, berisi instruksi kepada kementerian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta gubernur dan bupati/wali kota untuk meningkatkan upaya promotif preventif kesehatan. Namun, implementasinya belum berjalan dengan baik.

Merumuskan solusi

Untuk itulah, Kemenkes menginisiasi penyelenggaraan Asia Pacific Food Forum (APFF) 2017 di Jakarta pada 30-31 Oktober. Forum itu menurut rencana dihadiri lebih kurang 500 partisipan dari pemerintah, akademisi, perusahaan multinasional, organisasi masyarakat sipil, dan media dari kawasan Asia Pasifik. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah bagi banyak pihak untuk berdialog, memahami persepsi masing-masing, berbagi praktik cerdas, dan merumuskan rekomendasi solusi penanganan masalah gizi. ”EAT Foundation, penyelenggara APFF, adalah semacam think tank yang mencari dan merumuskan sistem pangan yang inovatif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujar Diah Saminarsih, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kemitraan dan SDGs.

Sumber : Kompas